Batang Hari, RJNews.id – Menjawab kegelisahan terkait persoalan gaji yang tak kunjung ada kepastian, ribuan perut menanti kepastian hak mereka kapan akan dibayarkan oleh Pemkab Batang Hari.
Usai melakukan aksi demo Jilid I dan Jilid II, kemudian Syaiful, S.H melanjutkan perjuangan menyuarakan hak-hak dasar dengan melayangkan surat pengaduan Kepada Presiden Republik Indonesia terkait persoalan gaji Pemdes hingga pegawai syara se-Kabupaten Batang Hari tahun anggaran 2025.
Selain melayangkan surat pengaduan ke Presiden, Syaiful menyebut surat pengaduan juga ditembuskan kepada Menteri-Menteri terkait dan Aparat Penegak Hukum, hal itu guna memastikan hak-hak yang sedang diperjuangkan tidak hilang begitu saja. Pasalnya, hasil RDP disebutkan menunggu verifikasi BPK RI Perwakilan Jambi, namun ada pula hasil pertemuan organisasi yang menyebar menunggu transferan dari Pusat terkait soal gaji 2025.
Perbedaan inilah yang membuat kami curiga, takutnya gaji ini akan raib atau hilang begitu saja sedangkan ribuan orang menanti hak mereka dibayar oleh Pemkab Batang Hari, “ujarnya.
Point penting dalam pengaduan ini terkait Tata kelola keuangan Pemkab Batang yang menurutnya carut marut, maka evaluasi juga terhadap DAK, DAU dan DBH perlu di kaji ulang oleh Kementerian terkait, ” tambahnya.
“Saya berharap, para penerima hak jangan berhenti berjuang menuntut hak ini, ” tegas Syaiful (16/4).
