Batang Hari, RJNews.id – Persoalan gaji yang merupakan hak dasar bagi individu di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi hingga kini belum juga ada kepastian.
Saat ini muncul issu bahwa gaji tersebut akan dibayar oleh Pemda Batang Hari, akan tetapi tidak ada kepastian dan masih simpang siur. Pasalnya, tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah Kabupaten Batang Hari.
Syaiful, SH selaku Koordinator Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan yang juga merupakan seorang Praktisi Hukum menegaskan, pihaknya akan tetap tegak lurus mengkawal permasalahan ini agar hak-hak masyarakat terbayarkan lunas tanpa kompromi untuk menunda pembayaran.
Syaiful juga menyebutkan, siapapun yang memiliki hak atas gaji tersebut hendaknya harus menerima sesuai dengan anggaran yang tertuang dalam ABPD tahun 2025.
“Issu yang saya dapat, adanya pertemuan perwakilan Organisasi APDESI, PABPDSI dan PPDI dengan Bupati Batang Hari dan jajaran, “ujarnya kepada awak Media, (15/4).
Terkait hal itu, organisasi tidak bisa mewakili apalagi memutuskan persoalan gaji pemdes dan lain-lain. apakah para perangkat desa menerima keputusan pembayaran 1 bulan gaji tahun 2026 ?
Apakah guru pami, guru paud juga menerima keputusan tersebut. Inikan hak (gaji) individu berdasarkan SK mereka masing-masing bukan persoalan internal organisasi.
Organisasi hanya memiliki andil menjembatani atau memfasilitasi persoalan gaji pemdes dan lain-lain kepada pemerintah daerah, bukan memutuskan terkait pembayaran gaji.
Ada 110 Desa yang menunggu kepastian, hal ini menyangkut hak (gaji.red) maupun operasional kantor desa, dalam APBDes bukan hanya gaji perangkat desa tapi juga ada hak guru pami, guru paud, pegawai syara’ yang menanti kepastian. Yang lebih miris lagi, ada oknum guru paud di salah satu kelurahan yang mengeluhkan gaji belum diterima selama 14 bulan.
Saat ini, audit dari BPK RI Perwakilan Jambi masih berjalan di Kabupaten Batang Hari untuk APBD tahun 2025.
“Saya akan kawal, dan saya harap semua pihak ikut memantau dan mengkawal proses audit, tentu harapannya transparan tanpa ada rekayasa sedikitpun, harapan kita juga BPK RI Perwakilan Jambi betul-betul teliti laporan soal gaji ini, “tegas Syaiful.
